Perang Melawan Tambang Ilegal: Saat Pemerintahan Prabowo Menargetkan Jaringan Perusak Hutan dan Penjarah Kekayaan Negara
Jakarta – Kerusakan hutan akibat praktik pertambangan ilegal di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman multidimensi: merusak lingkungan, merugikan keuangan negara, memicu bencana ekologis, serta melemahkan ketahanan nasional. Di tengah masifnya eksploitasi ilegal tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menempatkan pemberantasan tambang ilegal sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan aparat penegak hukum, militer, intelijen keuangan, hingga kementerian teknis.
Data pemerintah dan berbagai hasil penegakan hukum menunjukkan bahwa praktik tambang ilegal bukan lagi sekadar aktivitas masyarakat skala kecil, melainkan telah berkembang menjadi jaringan ekonomi ilegal yang melibatkan permodalan besar, penguasaan kawasan hutan, hingga dugaan praktik pencucian uang.
Ribuan Titik Tambang Ilegal Menggerus Hutan Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengidentifikasi sedikitnya 2.741 titik pertambangan ilegal di Indonesia. Angka tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan terus berkembang dalam berbagai bentuk komoditas, mulai dari emas, batu bara, timah, nikel, hingga galian C.
Pada 2026, Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM kembali mengungkap keberadaan ratusan lokasi tambang ilegal di berbagai provinsi, dengan konsentrasi tinggi di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Pemerintah juga sedang menangani sedikitnya tujuh kasus besar pertambangan ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp857,55 miliar.
Namun, kerugian finansial tersebut diperkirakan hanyalah puncak gunung es. Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik pertambangan ilegal yang berlangsung selama puluhan tahun berpotensi menyebabkan negara kehilangan hingga Rp800 triliun, belum termasuk kerusakan lingkungan yang membutuhkan biaya pemulihan sangat besar.
Dari Bangka Belitung hingga IKN: Jejak Kerugian Triliunan Rupiah
Salah satu kasus terbesar yang mengungkap dampak destruktif tambang ilegal adalah skandal tata niaga timah di Bangka Belitung. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum mengungkap potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, menjadikannya salah satu skandal sumber daya alam terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kasus lain yang menjadi perhatian adalah praktik pertambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp5,7 triliun, sekaligus memperlihatkan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal mampu beroperasi di kawasan yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat negara.
Sementara itu, analisis pemerintah terhadap praktik pertambangan emas ilegal di berbagai wilayah menunjukkan adanya dugaan aliran dana dan transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas pertambangan ilegal telah terhubung dengan jaringan ekonomi bawah tanah yang lebih luas.
Kerusakan Hutan dan Ancaman Bencana
Dampak tambang ilegal tidak hanya diukur dari hilangnya penerimaan negara. Kerusakan tutupan hutan akibat pembukaan lahan tanpa izin telah menyebabkan menurunnya fungsi daerah aliran sungai, meningkatnya sedimentasi, pencemaran air, hingga memperbesar risiko banjir dan tanah longsor.
Di berbagai daerah, masyarakat adat dan warga lokal menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian produktif, serta menghadapi ancaman bencana ekologis yang semakin meningkat setiap tahun. Ironisnya, upaya swadaya masyarakat dalam menjaga hutan kerap menghadapi keterbatasan dukungan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Para ahli pertambangan juga menilai bahwa maraknya aktivitas tambang ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan keberadaan jaringan pendanaan yang memungkinkan operasi tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa penindakan yang efektif.
Strategi Pemerintahan Prabowo: Dari Penertiban Hutan hingga Penelusuran Aset
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung berfokus pada pelaku lapangan, pemerintahan Presiden Prabowo mulai mengarahkan strategi pemberantasan tambang ilegal pada level struktural dan finansial.
Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini melibatkan lintas institusi, termasuk Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, PPATK, BPKP, serta kementerian terkait.
Satgas tersebut tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga:
* melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal;
* menelusuri aliran keuangan hasil kejahatan lingkungan;
* melakukan pemulihan kawasan yang rusak;
* mengidentifikasi perusahaan yang tidak memiliki izin penggunaan kawasan hutan;
* merekomendasikan pencabutan izin usaha.
Hingga awal 2026, pemerintah melaporkan telah berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah. Sebagian wilayah tersebut dikembalikan menjadi kawasan konservasi dan hutan lindung. Pemerintah juga telah mencabut izin puluhan perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
Perintah Presiden: Tidak Ada Kompromi terhadap Tambang Ilegal
Dalam sejumlah rapat kabinet dan evaluasi Satgas PKH, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus kembali menguasai sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Penertiban pertambangan ilegal diposisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga agenda kedaulatan negara.
Satgas PKH sendiri telah mengidentifikasi sekitar 4,2 juta hektare kawasan yang diduga dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin penggunaan kawasan hutan yang sah. Operasi penertiban skala besar mulai disiapkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit disentuh penegakan hukum.
Perang Panjang Menyelamatkan Hutan Indonesia
Partai Gerindra menegaskan penolakan keras terhadap eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, menghilangkan sumber air, dan menyengsarakan masyarakat sekitar. Kekayaan alam Indonesia, menurut pandangan partai, harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pelaku perusakan lingkungan.
Pemberantasan tambang ilegal pada akhirnya bukan sekadar operasi penegakan hukum. Ini adalah pertarungan antara kepentingan publik dan jaringan ekonomi ilegal yang selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari rusaknya hutan Indonesia. Keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam memutus rantai tersebut akan menjadi salah satu ujian terbesar dalam upaya mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan alam Indonesia.
