Tata kelola perusahaan yang baik tidak cukup hanya dengan membuat aturan bahwa korupsi dilarang. Perusahaan membutuhkan sistem yang membuat penyalahgunaan wewenang lebih sulit dilakukan dan lebih mudah terdeteksi. Pemisahan tugas merupakan salah satu fondasinya. Orang yang meminta pembayaran sebaiknya tidak sekaligus menjadi pihak yang menyetujui dan mencairkan pembayaran tersebut. Persetujuan berlapis, pencatatan transaksi, audit internal, dan pemeriksaan independen juga dapat membantu mengurangi celah penyalahgunaan.
Budaya perusahaan juga sangat menentukan. Kalau pimpinan membiarkan konflik kepentingan, hadiah dari vendor, atau manipulasi laporan selama menguntungkan perusahaan, aturan tertulis tidak akan banyak berarti. Karena itu, perusahaan perlu memiliki mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan bagi pelapor, kebijakan konflik kepentingan, serta pemeriksaan terhadap transaksi yang tidak biasa. Transparansi dan akuntabilitas harus berjalan dari level bawah sampai manajemen tertinggi. Tata kelola yang kuat bukan hanya melindungi perusahaan dari kerugian finansial, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan, investor, karyawan, serta mitra bisnis.
