Di Indonesia, arah kebijakan ekonomi setelah pemilu sangat dipengaruhi oleh prioritas pemerintahan yang terbentuk dan bagaimana prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam APBN, regulasi, investasi, serta program pembangunan. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fokus yang terlihat semakin kuat antara lain ketahanan pangan dan energi, industrialisasi, pendidikan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam pidato anggaran 2027, pemerintah mengusulkan anggaran sekitar Rp4.097,2 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan defisit fiskal 2,4 persen dari PDB.
Dampaknya tidak selalu langsung terasa di masyarakat karena kebijakan ekonomi membutuhkan waktu untuk bekerja. Program pemerintah dapat mendorong permintaan, investasi, lapangan kerja, atau pembangunan industri, tetapi di sisi lain tetap membutuhkan pembiayaan yang sehat dan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Menurut saya, ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi apakah belanja tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas, pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing ekonomi. Karena itu, hasil pemilu pada akhirnya dapat mengubah arah prioritas ekonomi, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan kondisi ekonomi global.
